KUR Tembus Rp260,8 Triliun, 4 Juta Pelaku Usaha Sudah Terjangkau

Jakarta — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional mencapai Rp260,8 triliun hingga 21 Oktober 2026. Angka itu setara 89,93 persen dari target tahunan sebesar Rp290 triliun, dengan jangkauan 4 juta debitur di seluruh Indonesia.

Data tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dari total 4 juta debitur, sebanyak 1,6 juta merupakan debitur baru — pelaku usaha yang pertama kali mengakses KUR tahun ini. Sementara itu, 702.785 debitur tercatat mengalami graduasi, yakni naik kelas ke skema pembiayaan yang lebih besar.

"Total nilai penyaluran untuk KUR kurang lebih sekitar Rp260 triliun dengan jumlah debitur 4 juta, dan debitur barunya sebanyak 1,6 juta," ujar Maman Abdurrahman.

Sektor Produksi Jadi Prioritas

Kementerian UMKM mendapat penugasan mengarahkan sedikitnya 65 persen alokasi KUR ke sektor produksi — pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan usaha produktif sejenis. Realisasinya hingga 21 Oktober mencapai Rp170,9 triliun atau 65,9 persen, melampaui batas minimum yang ditetapkan.

Artinya, pelaku usaha yang bergerak di produksi — dari penggilingan, peternakan, sampai makanan olahan — berada di jalur prioritas penyaluran. Pedagang dan usaha jasa tetap bisa mengakses KUR, tetapi kuota terbesar tahun ini memang disiapkan untuk sektor yang menghasilkan barang.

Apa Artinya Buat Pelaku Usaha Kecil?

Dengan capaian 89,93 persen di akhir Oktober, sisa target yang belum tersalurkan tinggal sekitar Rp29 triliun untuk dua bulan terakhir 2026. Bagi pemilik warung, kedai, dan usaha mikro yang berencana mengajukan KUR — untuk tambahan stok, peralatan, atau modal musim ramai akhir tahun — jendelanya masih terbuka, tetapi persaingan kuota di bank penyalur biasanya mengetat menjelang Desember.

Secara umum, KUR 2026 disalurkan bank-bank penyalur resmi seperti BRI, BNI, dan Mandiri, dengan bunga bersubsidi 6 persen per tahun untuk pengajuan pertama. Syarat dasarnya antara lain usaha produktif yang sudah berjalan minimal enam bulan, e-KTP, Kartu Keluarga, dan legalitas usaha seperti NIB atau surat keterangan usaha.

Kementerian juga mencatat total pembiayaan yang mengalir ke UMKM dari berbagai skema — KUR dan non-KUR — mencapai sekitar Rp1.500 triliun selama dua tahun pemerintahan berjalan, disertai penerbitan 17,6 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Angka NIB ini penting: legalitas usaha makin menjadi pintu masuk utama ke pembiayaan formal.

Baca Juga